.png)
ESSAPERS.COM
| JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Silaturahmi
Kebangsaan Indonesia (PSKBI), Rahmad Sukendar, menyerukan pentingnya dialog
terbuka antara pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga
terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Serang
Utara, Banten.
Rahmad
menekankan bahwa wilayah Banten, khususnya Serang Utara, membutuhkan
pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun,
ia menggarisbawahi bahwa keberlanjutan PSN PIK 2
harus berdasarkan hasil dialog yang objektif.
“Jika dalam
dialog yang difasilitasi pemerintah ditemukan manfaat nyata bagi kesejahteraan
masyarakat, maka proyek ini layak dilanjutkan. Tetapi, jika lebih banyak
mudaratnya, maka sebaiknya tidak perlu diteruskan,” ujar Rahmad Sukendar. Sabtu
(21/12/24).
Ia berharap pemerintah memberikan solusi dan membuka ruang
diskusi agar kejelasan tujuan PSN PIK 2 dapat tercapai demi perbaikan taraf
hidup masyarakat Banten.
Di sisi lain,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap tegas terkait proyek ini. Dalam
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 yang digelar di Jakarta, MUI meminta
pemerintah mencabut status PSN pada proyek PIK 2.
“Proyek PIK 2
dianggap membawa banyak kemudaratan bagi masyarakat. Kami meminta pemerintah
mencabut status PSN dari proyek ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI,
Rofiqul Umam Ahmad, sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut Rofiqul, keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi
dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Ia
menambahkan bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan kebijakan yang mendukung
kesejahteraan masyarakat daripada proyek yang dianggap merugikan.
Dialog dan
evaluasi mendalam diharapkan menjadi jalan tengah untuk memastikan pembangunan
di wilayah Serang Utara tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan
masyarakat lokal.
Polemik
terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Banten
semakin hangat diperbincangkan. Pihak-pihak yang terlibat, seperti PSKBI dan
MUI, sama-sama menyoroti pentingnya keberlanjutan proyek yang benar-benar
memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan dampak sosial, ekonomi,
dan lingkungan.
Rahmad Sukendar
menegaskan bahwa pembangunan di Banten sangat diperlukan mengingat wilayah
tersebut masih menghadapi berbagai tantangan kesejahteraan. Namun, ia berharap
pemerintah dapat mendengar suara masyarakat secara langsung dan memberikan
kepastian bahwa proyek ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup warga.
Sementara itu,
MUI menyebut bahwa proyek PIK 2 justru menimbulkan banyak masalah bagi
masyarakat, mulai dari potensi penggusuran hingga dampak lingkungan yang
merugikan. Dalam Mukernas ke-4, MUI dengan tegas merekomendasikan pencabutan
status PSN dari proyek tersebut.
“Proyek ini
perlu dikaji ulang. Jika lebih banyak mudaratnya, maka pemerintah harus berani
mengambil sikap tegas untuk menghentikannya,” ujar Rofiqul Umam.
Sikap berbeda
dari PSKBI dan MUI ini
mencerminkan pentingnya dialog yang inklusif. Pemerintah diharapkan dapat
menjembatani perbedaan pandangan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Sebagai PSN, PIK 2 seharusnya menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan, bukan
justru menimbulkan polemik baru.
” Kami selaku
ketua umum PSKBI sangat setuju adanya program pemerintah untuk pemerataan
pembangunan namun harus dilakukan dengan baik dan benar jangan ada kepentingan
politik dan ekonomi untuk oligarki,”pungkasnya.
“Maka itu kami
meminta pemerintah mempasilitasi dialog dengan masyarakat agar jelas proyek PSN
PIK 2 ini benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,”imbuhnya. (*)
.jpg)
Komentar0