Efektifitas Agregasi Pogram Bergizi dan Koperasi Prabowo

 

By : Elfindri, Unand

Saya akan selalu memberikan masukan pada pak Presiden terhadap dua program yang saya anggap pro rakyat. Program itu adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Program pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP).

Kedua program yang dianggap demi kepentingan rakyat, melalui pemberian makanan gratis sepertinya kurang efektif, dengan skema yang ada saat sekarang.

Demikian juga pembentukan Koperasi Merah Putih seluruh desa di Indonesia. Dipastikan banyak yang tidak siap dan menuai masalah hukum dikemudian hari.

Keduanya saya tetap katakan program penting. Program MBG bertujuan memenuhi gizi bayi, anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus insentif untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Sedangkan KMP merupakan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat yang dimaksudkan berkeadilan sosial.

Namun efektifitas program skala besar banyak bocornya "leakage" dikemudian hari, serta manajemen yang mengadapi ketidak berlanjutan kibat "overcrowded" kelembagaan pada pasar keuangan dan koperasi, mengingat pembentukannya tanpa persiapan pada level koperasi dan dipaksakan.

Kesalahan berulang terjadi pada proyek nasional yang berskala agregat (menyentuh semua target group), ingat program kredit usaha rakyat (KUR) yang berakhir gagal,  program BUMDES yang menuai banyak kegagalan, dan berbagai program nasional lainnya.

Kita mesti bisa menghemat anggaran untuk kedua jenis program nasional ini, dan masih bisa dialokasikan pada pogram program yang jauh lebih efektif.

MBG Cukup 60 %

Secara teknis model MBG yang mengkover sebesar ini akan menghadapi inefisien dan mis manajemen. Saya justru menyarankan koreksi bisa diajukan, dimana coverage program MBG cukup 60 persen anak saja. 

Kenapa pertama karena anak anak Indonesia yang bermasalah gizinya pada kelompok di bawah 60 percent penghasilan keluarga. Sementara yang 40 persen lagi anak anak telah memperoleh kondisi gizi dari rumah cukup baik carbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Anak anak yang tidak masuk menerima program bisa disepakati dengan orang tua dan membawa makanan dari rumah.

Jika anggaran untuk ini mencapai Rp 70 Triliun tahun 2025, maka alokasinya cukup menjadi Rp 42 Triliun saja. Jadi target alokasi yang disasar tinggal disusun dan disepakati di tingkat implementasi, sekolah dan Posyandu.

Kedua adalah penyedia dengan sistem kontraktual seperti ini akan lebih profesional memang, namun memerlukan biaya untuk mendeliver makanan bergizi. Dulu PMTAS saya yakin jauh lebih efektif, karena dikerjakan pada tingkat Prosyandu, dan ibu PKK dapat berbelanja produk lokal, dikerjakan di level penyelenggara, dan petani tertarik untuk memproduksi keperluan dan kegairahan ekonomi akan muncul.

Kalau model sekarang diperkirakan vendor penyedia makanan pemenang kontrak akan mengambil

Keuntungan yang sulit diaudit, apakah dana yang tersisa sekarang bisa sampai berapa ke dalam mulut anak anak. Sebuah tayangan media sosial memperlihatkan buah Semangka yang dibagikan ke anak setebal sehelai papan tripleks, dimana kandungan vitaminnya buah semangka yang diberikan setipis itu?.

 Percayalah hasil

Kajian kami pada pelaksanaan PMT AS, dulu merekomendasikan agar pelaksanaan secara gotoroyong akan membuka semangat masyarakat mensukseskan program ini.

Koperasi Merah Putih

Saya juga berpengalaman membentuk koperasi syariah, di setiap nagari di Sumatra Barat.

Temuannya adalah persiapan yang matang dan pembentukan tenaga yang akan laksanakan justru membuahkan kebertahanan koperasi sebesar 15 persenan setelah 5 tahun. Temuan yang sama juga pada pembentukan BumDes, dimana tahun ke empat yang mengalami scalling up persentase BumDes sekitar 13 persen, sisanya menuai masalah, sebagian idle, dan bahkan cendrung tidak eksis.

Ketika saat sekarang pembentukan KMP masing masing desa, maka Koperasi akan berhadapan dengan lembaga kredit mikro, koperasi yang sudah ada, serta usaha masyarakat di desa serupa.

Pembentukan KMP akan menghasilkan "Overcrowded" di pasar institusi ekonomi dan akan membuat persaingan, dan koperasi yang dibentuk akan tidak banyak yang akan jalan. 

Kelemahan Koperasi selama ini mirip dengan UMKM, faktor pemilik, faktor persaingan, bisnis yang tidak jelas. Sebaiknya KMP yang diprioritaskan dalam bentuk terbaik 1 per kecamatan, dan menggarap bidang bisnis yang sesuai dengan potensi. Semua koperasi baru mesti disertai dengan penguatan kapasitas pengurus dan anggota, bisnis yang jelas dan prospek.