Antrean Solar Subsidi Mengular Lagi di Sumbar, Pemprov Perketat Pengawasan SPBU

 

Sumbar, essapers.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah masing-masing. Imbauan tersebut menyusul kembali mengularnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumbar yang meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi.

Menurut Helmi, bupati dan wali kota diminta mengambil langkah koordinatif dengan melibatkan seluruh jajaran terkait guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran.

“Instruksi Gubernur sudah jelas meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat. Bupati dan wali kota bersama jajaran diminta terus melakukan operasi dan pengawasan ke seluruh SPBU untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” kata Helmi, Jumat (19/6/2026).

Ia mengungkapkan, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi solar subsidi kembali terlihat di sejumlah SPBU di Sumatera Barat. Kondisi tersebut ditemukan di beberapa daerah yang selama ini terindikasi memiliki aktivitas ilegal yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi.

Dinas ESDM Sumbar, lanjut Helmi, menerima banyak laporan masyarakat terkait munculnya kembali antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di wilayah Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, hingga Pasaman Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas ESDM bersama pihak terkait telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, antrean kendaraan pengisi BBM subsidi memang mulai kembali terjadi di sejumlah SPBU.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan memang mulai terjadi lagi antrean kendaraan yang mengisi BBM subsidi di beberapa SPBU. Kondisi ini terlihat di Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, dan beberapa SPBU di wilayah Pasaman Barat,” ujarnya.

Helmi menduga kemunculan kembali antrean tersebut berkaitan dengan aktivitas oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi. Menurutnya, para pelaku kerap menghentikan aktivitas saat petugas melakukan pengawasan.

“Ketika Satgas melakukan pengawasan, biasanya kondisi kembali tertib dan antrean berkurang. Namun setelah itu muncul lagi. Ini menunjukkan adanya upaya kucing-kucingan dari oknum penyalahguna BBM subsidi,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi energi bersubsidi.

Berdasarkan temuan serta indikasi yang diperoleh di lapangan, sebagian besar BBM subsidi yang disalahgunakan diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin (PETI).

“BBM subsidi ini diduga kuat sebagian besar disalahgunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin. Karena itu pengawasan harus terus diperkuat agar hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak terganggu,” tutupnya.(ikhsan)