72 Siswa Keracunan, Program Makan Gratis Berujung Petaka? DPR Minta SPPG Ditutup Tanpa Ampun!

 

Jakarta, essapers.com – Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini muncul setelah insiden keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada awal April 2026.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh ditawar.

“Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya tanpa pengecualian,” tegasnya, Senin (6/4/2026).

Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 2 April 2026, dengan total 72 siswa menjadi korban. Mereka berasal dari empat sekolah, yakni SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Gejala keracunan muncul tak lama setelah makanan dikonsumsi. Para siswa mengalami mual, muntah, diare, hingga demam. Sejumlah korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan beberapa harus dirawat inap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga salah satu menu, yakni spageti, menjadi pemicu awal keracunan. Sementara itu, BGN menilai makanan yang disajikan kemungkinan tidak dalam kondisi segar.

Sebagai langkah awal, operasional dapur MBG terkait telah dihentikan sementara.

Meski mengapresiasi langkah cepat BGN, DPR menilai penghentian sementara operasional belum cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang terjadi.

“Pembekuan sementara sama sekali tidak cukup,” tegas Charles.

Hasil temuan juga mengungkap bahwa kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum memenuhi standar keamanan pangan.

[irp]

Komisi IX DPR menegaskan bahwa penutupan permanen harus menjadi standar nasional, bukan sekadar kebijakan kasuistik.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera serta memastikan seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar higienitas secara ketat.

DPR juga menekankan penerapan zero tolerance terhadap kelalaian dalam pengelolaan makanan.

Selain penutupan permanen, DPR meminta BGN segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok MBG, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.

Pengawasan juga akan diperkuat dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif.

“Ini bukan kasus terisolasi, tetapi alarm serius untuk evaluasi sistem pengawasan,” ujar Charles.

Insiden ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa program strategis seperti MBG harus dijalankan dengan standar keamanan tinggi.

“Negara harus mengedepankan langkah preventif agar program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru membahayakan kesehatan generasi penerus,” pungkas Charles.