Nama N Dicatut atau Terlibat? Misteri Dugaan Solar Subsidi di Pariaman

Pariaman (essapers.com) - Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di Kota Pariaman memasuki persoalan lain setelah muncul informasi mengenai keterkaitan seorang anggota Brimob berinisial N.

Nama N disebut-sebut dalam informasi yang diterima redaksi berkaitan dengan aktivitas pengambilan dan penampungan solar subsidi yang diduga berlangsung di wilayah Kota Pariaman.

Namun sampai saat ini, essapers.com tidak menyimpulkan bahwa N merupakan pelaku, pemilik, pengendali, maupun pihak yang membekingi aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

Nama tersebut justru menjadi salah satu bagian yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi.

Dalam informasi yang diterima redaksi, nama seorang anggota Brimob berinisial N disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengambilan maupun distribusi solar subsidi yang diduga berawal dari kawasan SPBU Jati.

Informasi tersebut perlu diuji dengan bukti konkret.

1. Apakah N benar merupakan anggota Brimob?

2. Apakah N memiliki hubungan dengan kendaraan yang disebut mengambil solar subsidi?

3. Apakah N pernah berada di lokasi yang disebut sebagai tempat pengumpulan?

4. Apakah N memiliki hubungan dengan bengkel di belakang Qween Cafe?

5. Atau justru nama N hanya dicatut oleh pihak tertentu?

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban, bukan asumsi. Sebelumnya, pada Maret 2026, sebuah media juga pernah memberitakan dugaan keterlibatan anggota Brimob berinisial NS dalam persoalan BBM subsidi di SPBU Jati. Pemberitaan tersebut menyebut adanya tudingan bahwa NS berperan sebagai “backing”, namun pemberitaan itu sendiri merupakan klaim pihak yang dikutip dan bukan bukti independen bahwa tudingan tersebut benar. 

Karena terdapat kemiripan informasi mengenai inisial anggota Brimob, identitas dan konteksnya perlu dipastikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan terhadap seseorang.

Jika N memang tidak memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut, klarifikasi dari N maupun institusinya penting untuk menghentikan berkembangnya informasi yang tidak benar.

Sebaliknya, jika memang terdapat hubungan tertentu, publik tentu berhak mengetahui dalam kapasitas apa hubungan tersebut terjadi.

1. Apakah sebatas mengenal pihak tertentu?

2. Apakah memiliki kendaraan yang disebut digunakan mengambil BBM?

3. Apakah memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang mengelola lokasi penampungan?

4. Atau apakah sama sekali tidak mengetahui aktivitas tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta. Terlebih, ketika nama anggota aparat muncul dalam isu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut distribusi solar.

Ada persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang juga harus dijaga.

Jika dugaan penyalahgunaan BBM subsidi benar-benar terjadi, penegakan hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang terlibat.

Demikian pula jika seorang anggota aparat hanya menjadi korban pencatutan nama, hal tersebut juga harus dijelaskan secara terang.

Karena itu, redaksi mendorong pihak terkait untuk membuka fakta secara proporsional.

1. Apakah N terlibat?

2. Jika tidak, apa klarifikasinya?

3. Jika ada hubungan, apa bentuk hubungan tersebut?

4. Dan apakah institusi sudah melakukan pemeriksaan internal terhadap informasi yang beredar?

Pertanyaan itu penting dijawab agar isu tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.

Terlebih, BPH Migas saat ini memang memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat. 

Dengan demikian, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan data transaksi, kendaraan, rekaman CCTV, keterangan saksi serta bukti lainnya.

Essapers.com memberikan ruang hak jawab kepada N, institusi Brimob/Polda Sumbar, pengelola SPBU Jati, Pertamina Patra Niaga serta pihak lain yang disebut dalam informasi ini.

Redaksi juga menegaskan bahwa penyebutan inisial N dalam berita ini bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana, melainkan bagian dari informasi yang sedang diverifikasi dan membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Publik pada akhirnya membutuhkan satu hal bukan rumor, bukan tudingan, tetapi kejelasan berdasarkan bukti.(*)