Pengamat Dikritik Prabowo, PDIP Singgung Risiko Demokrasi!

Jakarta, essapers.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menertibkan pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintah menuai respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut bahwa sikap tersebut merupakan risiko yang harus diterima rakyat atas pilihan politik dalam pemilu.

“Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih. Sehingga Pak Prabowo, sebagai Presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga perlu menertibkan,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Meski demikian, Andreas menegaskan bahwa PDIP tetap berharap pemerintahan saat ini berhasil menjalankan program-programnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah sangat penting untuk memastikan lapangan kerja tersedia, kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Kalau PDI Perjuangan suka kalau pemerintahan ini berhasil sehingga lapangan kerja tersedia, kebutuhan sandang pangan rakyat tersedia dan daya beli masyarakat terjangkau, pendidikan bagi generasi muda terjamin,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penilaian terhadap pihak yang dianggap tidak menyukai pemerintah sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

“Kalau ada yang menurut Presiden tidak suka, ya terserah Presiden,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai ada sejumlah pengamat yang tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya. Bahkan, ia menyebut sikap tersebut sebagai tidak patriotik.

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), menanggapi paparan Menteri Keuangan mengenai kondisi ekonomi nasional.

“Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya sikap mereka itu sempit, bukan sikap patriotik,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini pun memicu perhatian publik terkait kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Wacana “penertiban pengamat” dinilai berpotensi menjadi isu sensitif dalam dinamika demokrasi di Indonesia.

Di tengah polemik tersebut, berbagai pihak menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara kritik publik dan stabilitas pemerintahan, agar demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.