1. Prabowo Bongkar Borok Ongkos Politik Indonesia: Terlalu Mahal, Jadi Lahan Korupsi!

JAKARTA, ESSAPERS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya ongkos politik di Indonesia yang dinilai semakin membebani demokrasi dan membuka celah korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta,(5/12/2025).

Prabowo menegaskan, demokrasi di Indonesia harus menekan penggunaan uang yang berlebihan agar proses politik tidak hanya dikuasai kalangan berduit.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Ongkos politik harus dibuat minimal supaya politik kita tidak ditentukan hanya oleh orang-orang kaya,” ujarnya.

Ia menilai, mahalnya biaya politik saat ini muncul karena Indonesia meniru sistem negara lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi dalam negeri.
“Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, saya kira sumber korupsi yang sangat besar,” tegas Prabowo.

Dalam pidatonya,Presiden mengaku mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Menurutnya, mekanisme ini dapat mengurangi ketergantungan pada dana besar dalam kontestasi politik.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati? Selesai,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa skema tersebut telah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia.
“Negara-negara terkaya di dunia memakai sistem politik yang murah,” ucapnya.

Prabowo menegaskan keinginannya agar demokrasi Indonesia memiliki identitas tersendiri. Ia juga mengingatkan semua pihak agar kembali bersatu setelah pemilu dan tidak larut dalam konflik masa lalu.

“Begitu selesai bersaing, kita harus bersatu. Mari lihat ke depan, fokus pada kesulitan rakyat hari ini dan masa depan. Tidak perlu melihat ke belakang dan memendam sakit hati,” katanya.

Pidato Presiden itu menjadi sorotan publik karena menyinggung isu krusial terkait reformasi politik dan upaya menekan biaya demokrasi di Indonesia.