Warga Solok Desak Pemkab dan Polres Arosuka Periksa PDAM terkait DUGAAN Pungli AQUA

Kabupaten Solok (essapers.com) - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh viralnya video YouTuber investigasi KDM yang membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan anggaran di PDAM Subang terhadap perusahaan air minum AQUA. Video tersebut mendapat jutaan views serta memicu reaksi publik nasional yang mempertanyakan transparansi dan tata kelola keuangan perusahaan daerah air minum di berbagai wilayah.

Gelombang reaksi juga muncul dari masyarakat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang menilai temuan tersebut bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap PDAM Kabupaten Solok. Warga menyuarakan adanya berbagai persoalan pelayanan dan dugaan biaya tidak transparan yang selama ini dianggap hanya menjadi keluhan tanpa tindak lanjut.

Beberapa warga yang ditemui menyampaikan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kalau di Subang bisa terbongkar sampai ke dugaan pungli, bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di daerah lain. Kami meminta Pemkab Solok dan penegak hukum untuk turun tangan memeriksa PDAM Kabupaten Solok,” ujar salah seorang warga di kawasan Arosuka.

Praktik pungli dalam pengelolaan BUMD bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menjerumuskan daerah ke dalam kerugian ekonomi dan penurunan kepercayaan publik. Berdasarkan reaksi masyarakat dan momentum viralnya video investigasi tersebut, desakan mengarah pada dua poin utama:

1. Pemkab Solok diminta melakukan audit internal dan audit forensik terhadap PDAM Kabupaten Solok, terutama terkait penggunaan anggaran, kebijakan layanan pelanggan, dan proses penagihan.

2. Polres Solok Arosuka diharapkan membuka penyelidikan awal jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, baik dalam aspek keuangan maupun pungutan tidak sah.

Selain itu, pemerhati pelayanan publik meminta Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Solok tidak pasif dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam regulasi BUMD.

“PDAM adalah perusahaan milik daerah, finansialnya berasal dari uang rakyat dan kembali untuk rakyat. Maka transparansi dan integritas adalah kewajiban, bukan pilihan,” tegas seorang aktivis layanan publik Solok.(Yandra Kabiro essapers.com)