Kadis PUPR Tri Hadiyanto Akan DI Demo Massa, Koordinator Aksi Siap Eskalasi Tekanan!

ESSAPERS.COM/ Padang —
Surat resmi bernomor 011/A/GMM/IX/2025, keluar dari tangan Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat, kini menjadi tekanan berat bagi Kadis PUPR Kota Padang, Ir. Tri Hadiyanto. Dalam surat tersebut, Koordinator aksi, Aldi (081264715967), secara tegas menyampaikan ultimatum: jika kasus kerugian negara Rp2,2 miliar dari proyek gedung DPRD Padang tidak diproses hukum, dan Tri Hadiyanto tidak dicopot, massa aksi akan datang dalam jumlah yang “lebih besar dan berlipat ganda.”

Koordinator aksi menyampaikan lima poin utama dalam surat terbuka yang ditujukan ke Polresta Padang:

1. Mendesak Wali Kota Padang mencopot Ir. Tri Hadiyanto dari posisi Kadis PUPR atas dugaan kelalaian tugas.

2. Menyerukan aparat penegak hukum untuk memproses hukum kasus korupsi gedung DPRD meski kerugian telah dikembalikan—karena keterlambatan pengembalian tidak menghilangkan unsur pidana.

3. Meminta penggantian Kadis PUPR yang dinilai tidak kompeten.

4. Memperingatkan, jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, gerakan akan hadir kembali dalam jumlah massa jauh lebih besar.

5. Menegaskan: “Tidak ada tempat untuk orang yang tidak becus di Kota Padang!”

Massa yang diperkirakan berjumlah 70–100 orang akan menggelar aksi pada Kamis, 11 September 2025, pukul 14.00 WIB di Kantor Wali Kota Padang dan Kantor Dinas PUPR Kota Padang. Aksi akan dilengkapi dengan toa, spanduk, banner, speaker, serta media—menandakan kesiapan mobilisasi yang matang dan dikomunikasikan terbuka.

Surat dari Gerakan Muda ini bukan sekadar seruan aksi, namun fungsinya lebih dalam sebagai:

* Pukulan psikologis: Ultimatum tentang pencopotan pejabat dan eskalasi massa mengguncang rasa aman jabatan.

* Angkat sorotan moral: Kalimat “tidak ada tempat bagi yang tidak becus” menggiring penilaian publik terhadap kinerja Tri Hadiyanto.

* Ancaman reputasi publik: Libatnya media memperbesar potensi keguncangan citra jika tidak cepat direspons.

Surat ini bukan hanya alat komunikasi gerakan, tetapi merupakan tekanan sistemik terhadap integritas pejabat. Pelibatan nama Tri Hadiyanto dan adanya koordinator aksi yang jelas kontaknya Aldi menjadikan peringatan ini lebih tajam dan mengarah langsung ke jabatan. Tiga pilihan kini di hadapan Pemko Padang: respon cepat dan transformatif, biarkan citra terkikis, atau hadapi aksi lanjutan yang lebih massif dan merusak reputasi secara nyata.(yd)