Front Pemuda Madura Soroti Anggaran MBG, Dugaan Gerus Dana Pendidikan, Siapa yang Diuntungkan?

 

Jakarta, essapers.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Front Pemuda Madura mendesak transparansi dan audit total terhadap skema anggaran program tersebut, menyusul isu bahwa sebagian pendanaannya bersumber dari pos pendidikan dalam APBN.

Koordinator Front Pemuda Madura, Syaiful Bahri, menilai langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan amanah Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan prioritas anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ketika ruang kelas masih kekurangan fasilitas, kesejahteraan guru belum merata, dan kualitas pembelajaran masih timpang, pemotongan atau pengalihan anggaran pendidikan untuk program lain mencerminkan kekeliruan prioritas,” ujar Syaiful dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Selain isu anggaran, laporan dugaan keracunan siswa usai mengonsumsi menu MBG di sejumlah daerah turut memperkeruh polemik.

Menurut Syaiful, kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya siap dan berisiko jika pengawasan lemah.

“Program yang seharusnya meningkatkan kualitas generasi muda tidak boleh justru membahayakan keselamatan mereka,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan pemotongan porsi makanan, kualitas menu yang tidak konsisten, serta persoalan distribusi. Front Pemuda Madura menilai fakta tersebut memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap MBG.

Front Pemuda Madura mengajukan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah pusat, antara lain:

• Menghentikan atau meninjau ulang program MBG secara total dan transparan.

• Mengembalikan seluruh anggaran pendidikan ke fungsi utamanya untuk peningkatan kualitas sekolah, fasilitas belajar, dan kesejahteraan guru.

• Melakukan audit total terhadap skema anggaran dan pengadaan MBG guna mencegah potensi penyimpangan.

Syaiful juga menekankan pentingnya memastikan anggaran negara tidak menjadi ruang keuntungan bagi kelompok tertentu.

“Menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi memperkaya oligarki dan memastikan uang rakyat digunakan untuk kesejahteraan anak bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Teddy Indra Wijaya, selaku Sekretaris Kabinet, membantah keras bahwa program MBG memangkas anggaran pendidikan.

“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ujar Teddy di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Polemik anggaran MBG kini menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas dinilai krusial agar program strategis nasional tidak memicu krisis kepercayaan di tengah masyarakat.(*)