Reformasi Polri Mandek? Rahmad Sukendar Bongkar Dugaan Pencitraan!

 

Jakarta, essapers.com – Kinerja Tim Reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menuai kritik keras. Ketua Umum BPIKPNPARI, Rahmad Sukendar, menilai tim tersebut belum menunjukkan langkah konkret dan terkesan “mandul” di tengah derasnya tuntutan pembenahan institusi.

Menurut Rahmad, publik hingga kini belum melihat terobosan signifikan yang benar-benar menyentuh akar persoalan di internal Polri. Mulai dari transparansi penanganan pelanggaran, evaluasi sistem pendidikan dan rekrutmen, hingga penguatan pengawasan internal dinilai belum mengalami perubahan berarti.

“Reformasi itu harus berani menyentuh hal-hal yang sensitif. Kalau hanya normatif dan administratif, itu bukan reformasi, itu rutinitas,” tegas Rahmad, ketika dikonfirmasi oleh awak media essaper.com Senin (23/2/2026).

Rahmad juga mengingatkan agar Tim Reformasi tidak hanya menjadi alat peredam kritik publik tanpa implementasi nyata di lapangan. Ia menilai, pembentukan tim semata tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

“Jangan jadikan Tim Reformasi sebagai tameng pencitraan. Kalau memang serius mau berbenah, buka ke publik apa saja temuannya, siapa yang direkomendasikan dievaluasi, dan kapan itu dijalankan,” ujarnya.

Desakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kata kunci seperti reformasi Polri, evaluasi internal Polri, dan transparansi kepolisian kembali ramai diperbincangkan.

Rahmad menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak bisa dibangun hanya dengan slogan atau pembentukan tim reformasi. Diperlukan langkah tegas dari pimpinan untuk memberikan sanksi tanpa pandang bulu kepada anggota yang terbukti melanggar.

“Kalau tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, wajar publik menilai Tim Reformasi ini gagal. Reformasi harus terasa, bukan sekadar terdengar,” pungkasnya.

BPIKPNPARI mendesak agar hasil kerja Tim Reformasi segera diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.(*)