JAKARTA,ESSA PERS.COM – PT Pos Indonesia menegaskan akan menindak tegas oknum petugas yang nekat memotong dana Bantuan Langsung Tunai  (BLT) senilai Rp900 ribu. Masyarakat yang mengalami pemotongan diimbau segera melapor melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris memastikan perusahaan tidak mentolerir praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tersebut.

“Kami pastikan penyerahan bantuan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Di lokasi pembayaran pun kami pasang spanduk yang menegaskan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun,” tegas Haris, dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

Haris menjelaskan, PT Pos telah menyiapkan jalur pengaduan khusus bagi penerima bantuan yang menemukan praktik pemotongan dana. Ia meminta masyarakat tidak takut melapor, sekecil apa pun jumlah yang dipotong.

“Langkah tegas ini kami ambil untuk memastikan bantuan Rp900 ribu diterima utuh tanpa dipangkas dengan alasan biaya administrasi, transportasi, atau ongkos lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh biaya distribusi bantuan sudah ditanggung pemerintah. Artinya, penerima tidak boleh dibebankan biaya tambahan apa pun.

“Bagi yang rekeningnya aktif, dana disalurkan lewat bank Himbara tanpa potongan. Untuk yang tidak punya rekening, penyaluran melalui PT Pos juga gratis, karena semua biaya sudah ditanggung pemerintah, bukan penerima manfaat,” jelas Mensos.

Ia mengingatkan, tidak ada alasan sah bagi petugas untuk meminta bagian dari uang bantuan. Jika ada pelanggaran, Kementerian Sosial dan PT Pos akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

Kementerian Sosial menargetkan validasi data penerima selesai pada Senin (27/10/2025). Setelah itu, PT Pos akan mulai melakukan pemanggilan bertahap sebelum pencairan dilakukan.

Data calon penerima bantuan sebelumnya telah diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kini sedang dikonsolidasikan dengan pemerintah daerah untuk verifikasi lapangan. Proses ini juga melibatkan Kementerian Keuangan guna memastikan status rekening penerima aktif.

“Bantuan tunai untuk Oktober–November–Desember akan segera disalurkan setelah data final diterima PT Pos. Kami pastikan proses berjalan cepat dan tepat,” ujar Saifullah.

Masyarakat diminta tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas saat pencairan. Jika menemukan dugaan pungli, warga dapat melapor melalui kantor pos terdekat atau kanal resmi aduan PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyaluran BLT Kesra berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas pungli, sehingga manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.