Diduga Solar Rakyat Dijarah Terang-Terangan: Mafia BBM Sumbar Tantang Negara, Instruksi DPR RI Seolah Tak Bertaji

Padang (essapers.com) - Darurat BBM bersubsidi di Sumatera Barat kini berada pada level paling mengkhawatirkan. Solar yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil justru dijarah secara sistematis, terorganisir, dan nyaris tanpa rasa takut. Temuan lapangan yang diperkuat oleh inspeksi langsung DPR RI memperlihatkan satu fakta telanjang, mafia BBM di Sumbar beroperasi seolah berada di atas hukum.

Dugaan Praktik ilegal ini tidak lagi tersembunyi. Ia berlangsung terbuka, berulang, dan terstruktur, menandakan lemahnya atau patut dipertanyakan pengawasan aparat serta pengelola distribusi BBM subsidi.

Lansir Tanpa Henti, Sistem Digital Dijadikan Alat Kejahatan

Jumat malam, 30 Januari 2026, di sebuah SPBU kawasan Bypass Koto Tangah, Kota Padang, kamera merekam diduga sebuah truk cold diesel kuning bernopol BA 9050 CN melakukan pengisian solar subsidi berulang kali tanpa jeda. Bukan satu kali, bukan dua kali melainkan pola lansir berantai yang mustahil terjadi tanpa celah sistem atau pembiaran.

Investigasi lanjutan mengungkap modus yang jauh lebih serius:

Manipulasi Barcode MyPertamina
Pelaku menggunakan banyak barcode, sebagian di antaranya diketahui sudah hangus dan tidak aktif, namun tetap lolos verifikasi di mesin SPBU. Fakta ini mengindikasikan adanya celah fatal pada sistem atau permainan manual di level operator.

Perampokan Terukur
Satu kali putaran bernilai sekitar Rp850.000 untuk 1.000 liter solar subsidi. Dengan minimal tiga unit kendaraan beroperasi bersamaan, ribuan liter BBM negara raib dalam satu malam dari satu SPBU saja.

Ini bukan pencurian kecil. Ini penjarahan subsidi negara secara terencana.

ADA KOMANDO, ADA PEMODAL DAN ADA NAMA

Pengakuan kru di lapangan menegaskan bahwa praktik ini bukan ulah sopir semata. Terdapat struktur komando yang rapi. Nama berinisial “RES” disebut sebagai pemodal dan pengendali utama, dengan “EG” sebagai koordinator lapangan.

Keberanian mereka beroperasi terbuka di lokasi strategis memunculkan satu pertanyaan serius:
Apakah SPBU benar-benar tidak tahu, atau justru memilih tutup mata?

Jika terbukti ada pembiaran, maka SPBU terkait tidak hanya layak disanksi administratif, tetapi juga berpotensi kehilangan izin usaha sebagaimana diatur dalam UU Migas.

DPR RI: Ini Kejahatan Sistematis, Bukan Insiden

Dugaan Praktik di Koto Tangah hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, 28 Januari 2026, Anggota Komisi XII DPR RI, Rico Alviano, membeberkan temuan yang lebih ekstrem.

Di Batang Anai, Padang Pariaman, ia mendapati tandon raksasa berkapasitas 2.000 liter disembunyikan di dalam kendaraan, digunakan untuk menyedot solar subsidi pada dini hari.

“Ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini kejahatan sistematis. Mafia merasa kebal hukum, sementara rakyat harus mengantre dan menanggung kelangkaan,” tegas Rico.

Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas di daerah.

Negara Absen, Rakyat Menjadi Korban

Secara hukum, praktik ini jelas melanggar UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun pertanyaan mendasarnya justru semakin mengganggu:

Mengapa barcode hangus masih bisa digunakan?

Mengapa yang ditangkap selalu sopir, bukan pemodal?

Mengapa aktor intelektual seperti RES tak kunjung tersentuh?

Akibatnya nyata. Kelangkaan solar, antrean panjang, biaya logistik melonjak, dan subsidi negara justru mengalir ke tangki spekulan, bukan ke rakyat yang berhak.

Ultimatum Publik: Bongkar atau Dicurigai

Dugaan Skandal di Bypass Koto Tangah dan Batang Anai adalah alarm keras bagi BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga. Audit total distribusi barcode MyPertamina, integrasi CCTV SPBU dengan aparat penegak hukum, serta penindakan terhadap pemodal utama bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Publik kini menunggu satu hal:
Apakah negara berani menyeret RES dan jaringan mafianya ke pengadilan, atau justru membiarkan solar subsidi terus dijarah di bawah hidung penguasa?

Jika tidak ada tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya BBM subsidi 
melainkan wibawa negara itu sendiri.(YD)