Rapor Merah untuk Irjen Gatot Tri Suryanta? Aktivis Sumbar Bersatu Desak Mabes Polri Lakukan Pemeriksaan

Padang (essapers.com) - Dinamika pergantian kepemimpinan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali memanas. Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam poster seruan aksi yang beredar luas, aliansi tersebut menyampaikan mosi tidak percaya terhadap penegakan hukum di Sumatera Barat serta mendesak Mabes Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai belum tertangani secara maksimal.

Massa aksi mengusung tema "Aktivis Sumbar Bersatu – Rapor Merah di Tubuh Polda Sumatera Barat" dengan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka mendesak Mabes Polri untuk memeriksa dan mengevaluasi mantan Kapolda Sumbar terkait dugaan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab penegakan hukum. Kedua, mereka meminta agar penyidikan terhadap dugaan pabrik narkoba di Kota Padang diawasi secara ketat dan aktor intelektual di balik kasus tersebut diusut hingga tuntas. Ketiga, aliansi menuntut penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal beserta pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.

Aliansi menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan agar penegakan hukum di Sumatera Barat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Mereka juga menyebut akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tuntutan tidak mendapat perhatian dari Mabes Polri.

Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai di depan Mapolda Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat.

Melalui aksi tersebut, massa berharap aparat penegak hukum dapat menjawab berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Isi berita ini disusun berdasarkan materi seruan aksi yang beredar dari penyelenggara. Seluruh tuntutan dan dugaan yang disampaikan merupakan pernyataan pihak aliansi dan belum merupakan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum. Demi keberimbangan sesuai prinsip jurnalistik, pihak Polda Sumatera Barat maupun Mabes Polri perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi.