Cuitan Rocky Gerung kembali mengguncang ruang publik. Melalui unggahan bernada satire tajam, pengamat politik tersebut menuliskan kalimat yang langsung menyambar perhatian warganet:
“Kalau Ahli Gizi (S1) bisa diganti anak SMA kursus 3 bulan, harusnya Anggota DPR bisa diganti anak TK magang 3 hari.”
Di permukaan, pernyataan itu sekadar humor satir. Namun jika dibedah lebih jauh, cuitan tersebut menjadi kritik keras terhadap fenomena yang lebih besar: krisis kompetensi dalam birokrasi dan lembaga politik Indonesia.
Rocky Gerung, dengan gaya intelektual nyentriknya, menembakkan kritik yang mengenai inti persoalan. Ia mempertanyakan standar profesional yang kerap diterapkan secara tidak konsisten antara profesi teknis dan jabatan politik.
Dalam banyak bidang profesional seperti kesehatan, pendidikan, hingga teknik, seseorang harus menempuh pendidikan formal bertahun-tahun untuk dapat bekerja secara sah dan bertanggung jawab. Namun dalam ranah politik, jabatan strategis yang mengatur hajat hidup masyarakat justru tidak selalu mensyaratkan kompetensi yang sebanding.
Satire “anak TK magang 3 hari” bukan sekadar hiperbola; ia adalah alarm bahwa publik mulai mempertanyakan apakah kualitas legislator dan pejabat publik benar-benar mencerminkan beratnya tugas yang mereka emban.
Kalimat pembuka Rocky merujuk pada isu yang ramai diperdebatkan: penyederhanaan syarat profesi tertentu yang dinilai berpotensi menurunkan standar kompetensi. Jika tenaga profesional yang dididik bertahun-tahun dianggap bisa digantikan pelatihan singkat, maka ada ketidakkonsistenan serius dalam cara negara memandang profesi.
Analogi Rocky menyasar pola pikir itu. Jika logika demikian diterapkan secara luas, maka jabatan yang mengatur kebijakan negara pun bisa dipangkas menjadi sekadar kegiatan magang singkat. Dan di sinilah sarkasme Rocky memukul telak logika kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip kualitas dan akuntabilitas.
Respons warganet terbelah namun ramai. Banyak yang menganggap satire ini sebagai refleksi jujur tentang situasi politik Indonesia: bahwa jabatan publik sering kali lebih dipengaruhi kepentingan politik daripada kompetensi.
Komentar-komentar yang mendukung menyebut bahwa kritik Rocky “menyentil keras tetapi perlu,” mengingat rendahnya kualitas legislasi, minimnya pemahaman teknis, serta absennya kedalaman analitis dalam banyak proses pengambilan keputusan di parlemen.
Sebaliknya, ada pula yang menilai Rocky terlalu berlebihan dan sengaja memprovokasi. Namun reaksi keras justru membuktikan satu hal: satire tersebut menyentuh saraf sensitif yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan secara terang-terangan.
Rocky Gerung bukan baru sekali mengkritik kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut bahwa pemimpin yang dihasilkan “tidak selalu terhubung dengan kecakapan berpikir dan kemampuan memahami persoalan bangsa.”
Cuitan terbaru ini semakin menegaskan posisi tersebut: bahwa demokrasi tanpa kualitas akan menghasilkan pejabat yang tidak memiliki kesiapan intelektual memadai untuk menjalankan kekuasaan.
Cuitan ini menyoroti: Kualitas proses rekrutmen politik , Minimnya standar kompetensi minimal untuk jabatan strategi, Ketimpangan antara standar profesi teknis dengan jabatan politis, Rendahnya penghargaan terhadap keahlian akademik dan profesional
Dengan pilihan kata satir, Rocky menantang publik untuk melihat kembali apakah sistem kita masih sehat atau justru sedang mengalami degradasi standar.
Terlepas dari kontroversinya, pesan Rocky mengandung satu benang merah: negara tidak boleh menyepelekan kompetensi. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun politik, standar profesional harus dijaga demi keberlangsungan negara yang sehat dan berkualitas.
Jika tidak, maka satire “anak TK magang 3 hari” suatu hari bisa menjadi kenyataan tragis: keputusan negara dikendalikan oleh orang yang tidak punya kapasitas memadai, sementara rakyat menanggung akibatnya.
essapers.com
Source - twitter/rocky_gerung__
%20-%20Dibuat%20dengan%20PosterMyWall%20(2)%20(1).jpg)
.jpg)
Komentar0